HOME » BERITA » TIDAK ASAL TILANG, POLISI HARUS GUNAKAN ALAT SAAT MERAZIA KNALPOT BISING

Tidak Asal Tilang, Polisi Harus Gunakan Alat saat Merazia Knalpot Bising

Pedoman tersebut diterbitkan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang didistribusikan melalui surat telegram nomor ST/1045/V/HUK.6.2./2021.

Sabtu, 29 Mei 2021 12:15 Editor : Nurrohman Sidiq
Tidak Asal Tilang, Polisi Harus Gunakan Alat saat Merazia Knalpot Bising
Razia knalpot bising (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

OTOSIA.COM - Beberapa bulan belakangan para pengguna knalpot bising banyak menjadi incaran razia petugas kepolisian. Rupanya, dalam merazia pun polisi punya pedoman khusus yang salah satunya harus menggunakan alat pengukur kebisingan.

Pedoman tersebut diterbitkan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang tercantum dalam surat telegram dengan nomor ST/1045/V/HUK.6.2./2021.

Menurut penjelasan Korlantas Polri, petugas tidak serta-merta bisa langsung menindak pemilik kendaraan yang diketahui menggunakan knalpot bising. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan di lapangan.

1 dari 5 Halaman

Terdapat lima dasar hukum yang dijadikan patokan dalam melaksanakan penindakan terhadap pengguna knalpot bising, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2 dari 5 Halaman

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan

3 dari 5 Halaman

Sedangkan pedoman yang dimaksud dalam isi surat telegram tersebut, seperti disitat dari laman Korlantas Polri, meliputi:

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan tentang dampak dari kebisingan suara yang diakibatkan oleh penggunaan knalpot tidak sesuai standar SNI atau tidak memenuhi persyaratan teknis dari ATPM.

2. Berikan peringatan secara persuasif dan edukatif kepada pedagang suku cadang kendaraan bermotor, kemudian bengkel kendaraan bermotor untuk tidak menjual dan tidak melayani pemasangan knalpot yang tidak sesuai standar SNI.

 

4 dari 5 Halaman

3. Melaksanakan penindakan dengan tegas di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar SNI karena kebisingan suaranya dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

4. Terhadap pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar SNI kemudian dapat dikenakan Pasal 285 Ayat (1) Junto Pasal 106 Ayat (3) Junto Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pada saat melaksanakan penindakan pelanggaran agar berkoordinasi dengan stake holder, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan DLLAJ setempat untuk menyediakan alat pengujian tingkat kebisingan kendaraan bermotor serta tetap menaati protokol kesehatan Covid-19.

5 dari 5 Halaman

BERI KOMENTAR