HOME » BERITA » TUNGGAK IURAN BPJS, PERPANJANG SIM DAN STNK BISA DITOLAK

Tunggak Iuran BPJS, Perpanjang SIM dan STNK Bisa Ditolak

Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013, disebutkan bahwa sanksi menunggak pembayaran iuran program jaminan sosial akan dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik. Dua diantaranya adalah tidak bisa mengakses perpanjangan SIM dan STNK.

Sabtu, 12 Oktober 2019 18:45 Editor : Dini Arining Tyas
Tunggak Iuran BPJS, Perpanjang SIM dan STNK Bisa Ditolak
Smart SIM (Ilustrasi/NTMC Polri)

OTOSIA.COM - Beberapa tahun lalu, BPJS menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pernah menjadi isu hangat. Tapi rupanya, aturan tersebut tidak diterapkan.

Kini isu tersebut kembali ramai diperbincangkan. Isu ini muncul sebagai buntut rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, melansir Liputan6.com, BPJS Kesehatan juga tengah menggodok aturan yang akan memberikan sanksi adminstratif kepada peserta yang menunggak iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menjelaskan, automasi sanksi layanan publik dimaksudkan untuk menngkatkan kolektibilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selaa ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS," jelas Fachmi, dikutip dari Antara.

1 dari 1 Halaman

Sanksi Tercantum dalam PP

Tunggak Iuran BPJS, Perpanjang SIM dan STNK Bisa DitolakSanksi Tercantum dalam PP

Melalui Inpres itu, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

Sehingga jika ada seseorangyang akan mengakses layanan publik seperti perpanjangan SIM namun masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.

Sebenarnya, sanksi tersebut sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelanggaraan Jaminan Sosial.

Dalam Pasal 9 ayat 2 tertulis bahwa Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Surat Izin Mengemudi (SIM);

c. sertifikat tanah;

d. paspor; atau

e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

 

BERI KOMENTAR