HOME » BERITA » WACANA PEMBATASAN SEPEDA MOTOR, SUZUKI: PENJUALAN TAK TERPENGARUH

Wacana Pembatasan Sepeda Motor, Suzuki: Penjualan Tak Terpengaruh

Suzuki Indomobil Sales (SIS) ikut angkat bicara soal wacana pembatasan penggunaan sepeda motor, yang kini banyak menuai respon beragam.

Rabu, 26 Februari 2020 21:45 Editor : Dini Arining Tyas
Wacana Pembatasan Sepeda Motor, Suzuki: Penjualan Tak Terpengaruh
Wacana pembatasan penggunaan sepeda motor menuai pro dan kontra (Otosia.com/Nazarudin Ray)

OTOSIA.COM - Wacana pembatasan penggunaan sepeda motor di jalan-jalan nasional menuai pro dan kontra. Rencana itu diusulkan oleh Komisi V DPR RI.

Pembahasan tentang pembatasan motor ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai salah satu produsen sepeda motor, Suzuki ikut angkat bicara. Suzuki menyatakan masih terus memantau perkembangan wacana tersebut.

Pihak PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang dikonfirmasi hal menyatakan pelarang sepeda motor di jalan-jalan protokol tidak memberi efek banyak terhadap penjualan, sebab jenis trasportasi ini sudah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat.

"Kami rasa (penjualan) tidak terlalu berpengaruh, karena kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor bisa untuk transportasi maupun hobi. Tidak selalu terkait dengan jalanan yang terkena wacana pembatasan tersebut," kata Marketing Manager 2W SIS, banggas Pardede.

1 dari 2 Halaman

Wacana Pembatasan Sepeda Motor, Suzuki: Penjualan Tak Terpengaruh

Suzuki tidak mau mengomentari lebih jauh mengenai tudingan sepeda motor sebagai biang kemacetan, di mana persoalan ini menjadi salah satu faktor lahirnya wacana tersebut.

"Kami tidak bisa menanggapi hal tersebut, karena kita semua belum tahu apa efek yang timbul secara nyata akibat aturan tersebut apabila jadi diterapkan," katanya.

Namun demikian, Suzuki bersedia menjadi mitra dialog bersama DPR terkait kebijakan pembatasan sepeda motor beroperasi di jalan-jalan nasional, sehingga jika diputuskan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2 dari 2 Halaman

"Sebagai salah satu penggerak industri dan ekonomi negara, kami terbuka untuk ajakan diskusi demi solusi terbaik bagi masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya ramai diberitakan, politisi PPP Nurhayati Monoarfa menyatakan dasar pelarangan motor selain asas keselamatan juga untuk mengurangi kesemerawutan jalan dan kemacetan, sehingga menyelamatkan Rp 830 miliar pertahun dari pemborosan akibat benang kusut kondisi jalan raya ini.

Nurhayati menyebutkan bahwa ide membatasi akses sepeda motor di jalan raya akan diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Lainnya adalah penolakan DPR tehadap motor sebagai angkutan umum di jalan raya.

BERI KOMENTAR