HOME » BERITA » WACANA PENERBITAN SIM, STNK DAN BPKB OLEH KEMENHUB MASIH DINILAI EGO SEKTORAL

Wacana Penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub Masih Dinilai Ego Sektoral

Kepolisian masih relevan melakukan kewenangan penerbitan SIM, STNK dan BPKB

Jum'at, 07 Februari 2020 17:15 Editor : Ahmad Muzaki
Wacana Penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub Masih Dinilai Ego Sektoral
BPKB STNK (imageshack.us)

OTOSIA.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mengusulkan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB diambil alih oleh Kemenhub yang sebelumnya dilakukan oleh Polri. Hanya saja, anggota Komisi III DPR Nasil Djamil menilai bahwa belum ada urgensi perpindahan kewenangan tersebut.

"Belum melihat urgensi adanya perpindahan kewenangan itu. Apalagi pendapat-pendapat soal perpindahan kewenangan itu masih bersifat personal dan cenderung ego sektoral," ujar Nasir, Kamis (6/2).

Menurut Nasir, kepolisian masih relevan melakukan kewenangan itu. Dia mengatakan, jika Korps Bhayangkara tak profesional menjalani kewenangan tersebut menyarankan Kementerian PAN dan RB untuk mengevaluasinya.

"Jadi serahkan saja ke KemenPAN RB jika ada pihak yang menilai bahwa kepolisian tidak profesional mengelola dan menerbitkan SIM, STNK, dan BPKB," kata dia.

1 dari 2 Halaman

Dia menjelaskan, agar semua stakeholder terkait lebih memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB dibanding memindahkannya ke Kemenhub.

"Justru yang harus kita semua lakukan adalah memperkuat integritas dan kualitas pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB, bukan memindahkannya ke Kemenhub," kata dia.

2 dari 2 Halaman

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong revisi UU No: 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) karena kewenangan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sampai saat ini menjadi tugas kepolisian ke depan harus menjadi tugas Kementerian Perhubungan.

"Saya mendorong agar ada revisi UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam usaha mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai pasal 30 ayat 4 UUD 1945," tegas Nurhayati.

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR