Subsidi Kendaraan Listrik Dinilai Problematik, Apalagi Wacana Energi Bersih Hanya Angan-angan Saja

Otosia.com, Jakarta Pemerintah memang berencana memberikan subsisi kendaraan listrik, tapi hingga kini terus menuai kritikan. Terbaru dilontarkan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Bhima Yudhistira yang menilai jika kebijakan seperti ini merupakan langkah problematik.

"Masih problematik dan cenderung memboroskan anggaran negara dan menguntungkan pemain otomotif," ucap Bhima dalam diskusi virtual, Rabu (1/2).

Upaya pemerintah agar masyarakat Indonesia beralih menggunakan kendaraan rendah emisi gas buang sangat kontradiktif. Sebab, segala insentif yang diberikan pemerintah terhadap kendaraan listrik nyatanya tidak menghilangkan pemanfaatan batubara.

Menurutnya, pemanfaatan batubara untuk ekosistem kendaraan listrik bukan cerminan energi bersih.

"Enggak nyambung, kendaraan listrik seolah-olah hilirnya mau dibersihkan tapi proses nikel untuk baterai kotor, tenaga kerjanya bermasalah sampai ke sumber energi masih didominasi batubara. Makin tidak konsisten dan aneh seolah-olah ingin green tapi prosesnya tidak bersih," jelasnya.

Tambah Masalah Baru

Hal konkret yang mendorong terwujudnya energi bersih dengan gas buang rendah yaitu mengoptimalkan fasilitas transportasi publik. Memberi insentif secara agresif terhadap kendaraan listrik menurut Bhima justru hanya akan menambah masalah baru yaitu bertambahnya tren kemacetan.

"Buat apa tambah kendaraan baru, tambah macet apalagi konteks subsidi tidak dibedakan per wilayah nanti pelat apa dipake di Jabodetabek," tutupnya.

Rencana subsidi harga jual kendaraan elektrifikasi baik mobil maupun motor segera direalisasikan pemerintah. Finalisasi antardepartemen kabarnya sudah disepakati. Tinggal urusan teknis.

Subsidi Kendaraan Listrik

Sekadar informasi, pemerintah akan memberikan subsidi Rp80 juta per unit untuk pembelian mobil listriik berbasis baterai (BEV). Kemudian Rp40 juta untuk mobil hibrida (HEV) dan Rp 7 juta untuk sepeda motor listrik.

Namun, pasar BEV di Indonesia belum terbentuk. Pasarnya baru matang 3-4 tahun kemudian, menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Yohanes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo, mengaku mendukung rencana tersebut dengan memberikan data kepada pemerintah mengenai pasar mobil listrik di Tanah Air.

"Gaikindo happy luar biasa jika rencana subsidi ini diimplementasikan pemerintah," ujar Yohanes Nangoi, pers Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta, baru-baru ini.

Penulis: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com